Jakarta, 20 Oktober 2026 - Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal Januari 2025.
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, empat langkah pembenahan yang akan dilakukan yakni pertama, mempercepat pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T); kedua, memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketiga, meningkatkan keamanan dan mutu gizi makanan; dan keempat menertibkan data penerima manfaat serta pemberantasan penyimpangan.
Langkah-langkah pembenahan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangannya, Selasa (20/10).
Untuk mempercepat pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, BGN melaksanakan aktivasi tahap kedua yakni 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Adapun petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG 3T yang telah diaktivasi,” ujar Zulhas.
Perbaikan tata kelola pun sudah dilakukan pemerintah sejak awal Oktober 2026 lewat penetapan skema insentif baru. SPPG mendapatkan insentif sesuai penerima manfaat yang dilayani dengan perhitungan sebesar Rp2.000 per porsi.
Selain itu, kata Zulhas, pemerintah mendata ulang SPPG untuk memastikan SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara (SPS 2), SPPG yang memenuhi kriteria operasional harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang di-suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
“Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2,” ucapnya.
Zulhas melanjutkan, berkaitan dengan peningkatan keamanan, pemerintah melakukan benchmarking atau studi banding ke negara yang sudah berpengalaman, di antaranya Jepang dan Italia.
Saat ini, BGN telah melaksanakan percontohan di 66 SPPG di 10 provinsi dengan menyajikan MBG secara prasmanan.
“Hasil uji coba menunjukkan metode ini mampu menjaga makanan tetap hangat disajikan, mengurangi sisa makanan, sekaligus memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain,” katanya.
Berikutnya, data penerima manfaat akan ditertibkan. Penyimpangan juga diberantas. Adapun hingga 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG yakni sebanyak 57,49 juta orang.
Zulhas menyatakan ke depan, data penerima manfaat MBG harus tervalidasi by name by address (BNBA) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Data tersebut meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG, sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Zulhas juga menegaskan praktik penyimpangan harus dibersihkan. Tidak boleh ada lagi perantara dan kerja sama para oknum yang mengarah pada korupsi.
“Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerja sama korupsi. Itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang disengaja, bukti jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan akan memperkuat pengawasan operasional SPPG dengan memasang CCTV di setiap dapur yang terhubung ke BGN dengan menggunakan artificial intelligence (AI).
“Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum terkoneksi, hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya,” kata Sudaryono.
Langkah lainnya yaitu memperkuat peran Satgas MBG di daerah untuk memantau dan mengawasi sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Rill/red
0Komentar