Jakarta
– Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian,
menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perusahaan
digital global tanpa memperoleh kontribusi yang sepadan terhadap
perekonomian nasional.
Menurut legislator yang akrab disapa Mas
Kawe itu, sudah saatnya pemerintah memperkuat regulasi agar perusahaan
Over The Top (OTT) yang beroperasi di Indonesia turut memenuhi kewajiban
sebagaimana berlaku di berbagai negara.
Pernyataan tersebut
disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI
bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dian
Siswarini, beserta jajaran subholding Telkom.
Dalam rapat itu,
kader dari Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini menyoroti
besarnya manfaat yang diperoleh perusahaan OTT dari pasar Indonesia,
termasuk penggunaan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh
operator nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi
dengan aturan yang menjamin adanya kontribusi yang adil bagi negara dan
industri telekomunikasi dalam negeri.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan regulasi lebih tegas terhadap perusahaan OTT.
"Kalau
kita mau bicara benchmark, seperti Korea Selatan yang mana OTT itu
wajib membayar network usage fee ke operator lokal. Kalau kita lihat Uni
Eropa, mereka juga tunduk sekali dengan regulasi. Ibu sebagai pimpinan
bisa diskusi dengan Komdigi kalau memang perlu regulasi yang
diperlukan," katanya.
Selain itu, Kawendra juga menyoroti masih
rendahnya penerimaan negara dari sektor pajak digital jika dibandingkan
dengan besarnya nilai ekonomi digital Indonesia.
"Dari Rp1.350
triliun, pajak digital kita hanya Rp32 sekian triliun. Berarti hanya
0,27 persen, satu persen saja tidak sampai," ungkapnya.
Menurut
Kawendra, angka tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu merumuskan
kebijakan yang lebih berkeadilan agar perkembangan ekonomi digital
tidak hanya menguntungkan perusahaan global, tetapi juga memberikan
manfaat nyata bagi negara, operator telekomunikasi nasional, dan
masyarakat.
"Masa kita rela? Telkom dengan seluruh anak
perusahaannya dimanfaatkan begitu saja. Kita harus cari formula yang
betul-betul berkeadilan supaya kontribusinya jelas untuk Indonesia,"
tegasnya.
Ia menambahkan, perusahaan OTT yang memperoleh
keuntungan besar dari pasar Indonesia juga harus menunjukkan komitmen
dengan memenuhi kewajiban yang berlaku.
"Jangan hanya sekadar memanfaatkan market kita, tapi kewajibannya tidak mau diikuti," pungkas Kawendra. Rill/Red
0Komentar